UU Cipta Kerja dan Perusahaan Pendidikan

Oleh Edi Subkhan*

Sebelum membahas pendidikan dalam UU Ciptaker, terdapat beberapa prinsip pendidikan yang perlu dipegang.

  1. Pendidikan merupakan public good, artinya merupakan hak bagi warga negara untuk memperolehnya, oleh karena itu negara wajib menyediakan pendidikan untuk warganya.
  2. Pendidikan untuk warga negara harus mudah diakses secara merata oleh semua warga negara, oleh karena itu negara menyelenggarakan pendidikan negeri dari level SD hingga perguruan tinggi.
  3. Pendidikan negeri yang mudah diakses artinya harus murah atau bahkan gratis, karena ini hak warga negara, jika mahal maka warga negara tidak akan mampu mengakses layanan pendidikan yang menjadi hak dasarnya.

Konsep pendidikan sebagai public good ini sejalan dengan konsep pendidikan sebagai hak dasar manusia (human right-based education) yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Unesco. Secara umum konsep pendidikan sebagai hak dasar mewajibkan negara untuk menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh warganya, pendidikannya juga diharapkan selalu ditingkatkan kualitasnya, tidak ada diskriminasi, dan dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Semangat yang sama juga terdapat dalam UUD 1945 amandemen keempat pasal 31 ayat 1 dinyatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,” ayat 2 “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” dan ayat 4 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.

Nah, di UU Cipta Kerja terdapat paragraf 12 pendidikan dan kebudayaan pasal 65 ayat 1 yang berbunyi “Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilaksanakan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” dan ayat 2 “Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 nomor 4 yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah “Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”. Masih pada pasal 1 nomor 7 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha adalah “Orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”. Berikutnya masih di pasal 1 nomor 9 yang dimaksud dengan badan usaha adalah “badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah NKRI dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu”.

Dengan demikian paragraf 12 pasal 65 ayat 1 tersebut membuka peluang bagi pendirian lembaga pendidikan (bisa sekolah maupun non-sekolah) sebagai perusahaan, karena izinnya adalah Perizinan Berusaha. Tiada lain izin berusaha kecuali usaha yang dimaksud adalah usaha untuk tujuan ekonomi atau mencari untung (profit). Dalam khazanah bahasa Indonesia, termasuk dunia pendidikan istilah “Dunia usaha” sudah kaprah dipahami dan diartikan tunggal, yaitu usaha mencari untung, tidak ada tafsiran lain atas ini, termasuk istilah Perizinan Berusaha. Hal ini dikuatkan oleh Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Di situ pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 item d dinyatakan bahwa “Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Apa asumsi di balik dibolehkannya pendirian perusahaan pendidikan melalui UU Cipta Kerja ini?

Artinya pemerintah memperbolehkan adanya lembaga atau penyelenggaraan pendidikan yang berprinsip laba, bukan nirlaba. Asumsi ini terlihat sudah menjadi pandangan umum penyusun draft UU Cipta Kerja ini. Bisa dilihat dari draft sebelumnya, yaitu di paragraf 12 tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 68. Pada pasal 68 ada upaya untuk mengubah isi Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam hal ini yang langsung berkaitan dengan soal laba dan nirlaba adalah: mengubah ketentuan pasal 53 (UU No. 20 tahun 2003) sehingga berbunyi pasal 53 ayat 3 “Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan”.

Upaya mengubah pasal tersebut dengan adanya frase “dapat berprinsip nirlaba” artinya asumsi dasarnya ketika UU Cipta Kerja ini disahkan adalah menganggap pendidikan sebagai mencari laba, namun diberi ruang untuk “dapat berprinsip nirlaba”. Penyusun UU Cipta Kerja lupa bahwa pasal 53 dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas sudah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yakni ketika MK mengabulkan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Dalam putusan bernomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 MK menyatakan dalam amar putusannya bahwa penjelasan pasal 53 ayat 1 yang menjadi jeroan dan dasar dilahirkannya UU BHP dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunya kekuatan hukum mengikat.

Dalam RUU Cipta Kerja versi draft sebelum disahkan terlihat pasal 53 ayat 1 masih digunakan dan diubah sedikit dengan objek masyarakat (tidak lagi ada pemerintah), dan di ayat 3 diubah dari yang sebelumnya pasal 53 ayat 3 “berprinsip nirlaba” menjadi “dapat berprinsip nirlaba”. Ketika amar putusan MK menghapus pasal 53 ayat 1 dari UU No. 20 tahun 2003, artinya menghapus pasal 53 seluruhnya, karena ayat 2, 3, dan 4 dari pasal 53 tersebut hanya berupa penjelasan fungsi dan prinsip dari badan hukum yang tertulis di ayat 1 saja. Yang “mengerikan” lagi dari draft UU Cipta Kerja sebelum versi yang disahkan adalah penghapusan pasal 67, 68, 69 UU No. 20 tahun 2003 yang berisi sanksi bagi lembaga yang tidak memenuhi syarat tapi nekat mengeluarkan ijazah, pemilik ijazah palsu dan lainnya. Apa jadinya jika kampus abal-abal dan pemilik ijazah palsu tak diberi sanksi? Selain itu ada pasal 71 yang diubah objeknya menjadi “satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Berusaha” akan didenda maksimal Rp. 1 miliar atau penjara maksimal 10 tahun.

Masih dalam RUU Cipta versi draft sebelum disahkan, UU No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi juga menjadi sasaran tembak. Pada pasal 60 dari UU No. 12 tahun 2012 tersebut ayat 2 diubah menjadi “PTS yang didirikan oleh masyarakat wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan dapat berprinsip nirlaba”. Artinya sama seperti bahasan sebelumnya, bahwa asumsi di balik UU ini PTS adalah mencari laba, bukan nirlaba, namun diberi ruang untuk boleh nirlaba.

Apa konsekuensi ketika pemerintah membuka peluang pendirian perusahaan pendidikan?

Oleh karena orientasinya profit, maka sekolah atau apa pun namanya tersebut sah untuk mencari untung, karena memang tujuannya itu: mencari untung. Namanya juga perusahaan dan aktivitas usaha. Kalau sudah begitu maka jadi sah menarik uang SPP yang mahal, karena sekolah dipahami sebagai perusahaan dan dikelola sebagai korporasi, maka bayar SPP seperti bayar untuk beli jasa pendidikan. Anak-anak dari keluarga menengah ke bawah tidak akan mampu masuk ke sekolah jenis ini. Bukankah masih ada sekolah negeri? Ya, masih ada, tapi daya tampungnya terbatas, tidak semua siswa bisa ditampung di sekolah negeri yang disubsidi negara. Ini belum membahas yang level perguruan tinggi ketika dibolehkan dibuka sebagai perusahaan murni yang bertujuan mencari laba.

Masih adanya paragraf 12 pendidikan dan kebudayaan pasal 65 ayat 1 dalam UU Cipta Kerja menjadikan peran serta masyarakat dalam pendidikan dibolehkan tidak murni untuk bersama-sama pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi boleh/dapat juga untuk mencari untung/laba/profit oriented. Akses siswa dari kalangan menengah ke bawah terhadap pendidikan menjadi terbatas, ketika tidak tertampung di sekolah negeri dan tidak dapat bayar mahal di sekolah swasta yang bagus, mereka hanya punya pilihan ke sekolah swasta pinggiran. Sekolah swasta jenis ini yang harus diperhatikan dan tingkatkan kualitasnya oleh pemerintah juga. Kalau hendak dijadikan perusahaan—melalui UU Cipta Kerja ini—lagi-lagi akan tidak terjangkau oleh siswa dari kalangan menengah ke bawah.

Sebenarnya pendidikan memang mahal, untuk bayar gaji guru, merawat gedung, memenuhi fasilitas belajar, dan penunjang kegiatan siswa. Tapi oleh karena pendidikan adalah hak dasar warga negara, maka yang menanggung mahal itu mestinya negara via pemerintah. Oleh karena itu dalam UUD 1945 amandemen ke empat pasal 31 ayat 4 dinyatakan bahwa sekurang-kurangnya 20% APBN serta APBD digunakan untuk pendidikan. Namun praktiknya memang 20% tersebut kurang optimal, karena sebagian besar digunakan untuk gaji guru ASN yang sebelumnya tidak masuk dalam alokasi dana pendidikan, melainkan gaji ASN seperti yang lain. Angka 20% sudah terpenuhi namun tak optimal karena tidak sepenuhnya bisa untuk mensubsidi pendidikan dan pengembangan kualitas pendidikan secara umum. Di tengah kondisi ini, mempersilakan sekolah swasta dan sejenisnya menjadi perusahaan justru menjadikan akses warga kelas menengah ke bawah terhadap pendidikan berkualitas berkurang. Mestinya ketika negara belum mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka masyarakat ikut serta menyelenggarakan pendidikan sebagai upaya untuk memenuhi hak warga negara memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Pemberian beasiswa bisa dilakukan memang, tapi yang tak kalah penting adalah meningkatkan kualitas sekolah dan pembelajarannya. Beasiswa banyak diberikan tapi daya tampung sekolah negeri tetap terbatas, barangkali siswa dari kalangan menengah ke bawah bisa sekolah di sekolah yang bagus tapi mahal (karena sudah menjadi perusahaan) karena dapat beasiswa, di sini dilema muncul: sekolah-sekolah swasta pinggiran dibiarkan tenggelam di antara dua kutub, negeri dan swasta bonafide. Ini menjadikan sekolah-sekolah berada sepenuhnya dalam mekanisme pasar bebas, yang tidak bisa memberi layanan bagus akan ditinggalkan. Masalahnya: swasta yang bisa memberi layanan bagus cenderung mahal, apalagi kalau nanti diperbolehkan menjadi ladang mencari laba sepenuhnya.

Mekanisme kompetisi antar-siswa dan antar-sekolah model begini tak menyelesaikan persoalan dasarnya, kecuali semua anak di Indonesia dapat beasiswa hingga kalaupun tidak masuk sekolah negeri bisa masuk sekolah swasta bonafide (baca: mahal dan berkualitas). Faktanya dana beasiswa terbatas, sehingga kompetisi bebas antar-siswa untuk memperoleh pendidikan berkualitas tetap akan menghasilkan dua kutub, winner dan loser. Winner (berprestasi, dapat beasiswa, atau dari keluarga kaya) masuk sekolah negeri atau swasta bonafide, loser masuk sekolah pinggiran. Terlepas dari itu, di banyak negara membenahi pendidikan dan memberikan akses pendidikan bagi warga negara tak cukup dengan memberi beasiswa, tapi menjadikan kualitas semua sekolah dan guru sama bagusnya adalah kunci utama keberhasilan pendidikan.

Apa yang barangkali belum menjadi perbincangan publik berkaitan dengan asumsi bahwa sekolah atau penyelenggaraan pendidikan jenis apa pun itu adalah bahwa sebelum UU Cipta Kerja ini muncul—terutama di paragraf 12 pasal 65 ayat 1, ternyata sudah ada kebijakan yang mengawali implementasi ini di lapangan yang justru diinisiasi sendiri oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Permendikbud No. 25 tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan. Di situ jelas tertulis bahwa mendirikan sekolah harus melalui perizinan berusaha dan melalui Online Single Submission (OSS). Izin berusaha di pasal 4 antara lain pendirian pendidikan formal oleh masyarakat, penambahan atau perubahan program keahlian di SMK, pendidikan norformal, dan lainnya (lihat bagian kesatu bidang usaha sektor pendidikan).

Di Permendikbud No. 25 tahun 2018 tersebut pada pasal 7 para pelaku usaha pendidikan akan memperoleh NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS. NIB (nomor induk berusaha) ini adalah identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin operasional. Jadi sebenarnya sejak 2018 pendidikan kita memang sudah dianggap dan dimasukkan dalam kategori perusahaan, walau tidak tegas disebutkan “boleh nirlaba, boleh mencari laba” seperti di UU Cipta Kerja. Amanat UU Cipta Kerja paragraf 12 pendidikan dan kebudayaan pasal 65 ayat 2 bahwa pasal 65 ayat 1 yang hendak dirinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) akan berbenturan dengan Permendikbud No. 25 tahun 2018, karena secara substansi isinya Permendikbud ini sama saja dengan PP yang hendak dibuat, yaitu soal perizinan berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan tersebut.

Jika dibaca dalam konstelasi global, gagasan pendidikan sebagai usaha jasa sebenarnya diformalkan oleh World Trade Organization (WTO). Perlu diingat kembali motivasi lahirnya UU Cipta Kerja ini adalah menciptakan lapangan kerja, terutama sebenarnya dalam upaya menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini pemerintah memandang pendidikan mengikuti pendapat WTO, yaitu dipahami sebagai perusahaan penyedia jasa yang mempekerjakan orang, antara lain guru, staf, security, dan lainnya yang bisa membuka lapangan kerja dan mendorong perputaran ekonomi. Jadi, ini memang tekanan global. Investasi dalam pendidikan tidak akan berjalan optimal ketika pendidikan tidak diformalkan sebagai perusahaan, dan tiap investasi pastinya ingin untung, dan tiada yang paling diuntungkan kecuali para investor.  

* Edi Subkhan, Dosen Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Koordinator Pusat Kajian Kurikulum dan Perubahan Sosial, FIP UNNES (tulisan ini adalah pandangan pribadi, tidak mewakili pandangan institusi)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s